nusakini.com--Dalam rangka meningkatkan skill dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) menjajaki kerja sama dengan berbagai negara untuk mendukung percepatan pencapaian peningkatan skill tenaga kerja Indonesia serta menjamin kepastian perlindungan tenaga kerja. Hari ini, Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Australia dalam rangka mendorong terwujudkan kebijakan dan program yang mampu mempercepat peningkatan skill tenaga kerja Indonesia. 

Selain membahas masalah kerja sama vocational training, dalam pertemuan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia juga dibicarakan masalah partisipasi Indonesia dalam Asia and Pacific Economic Conference (APEC) 2017. 

"Kita akan hadir. karena isu yg akan diangkat itu ttg Labor market recognition, exchange, dan dan training recognition," ungkap Direktur Perluasan Pasar Kerja Kemnaker Roostiawati dalam pertemuan dengan Sandra Parker dari Departemen of emlpoyment deputy secretary workplace and relation economic strategy Australia di sela-sela acara APRM di BNDCC, Nusa Dua, Rabu (7/12). 

• Indonesia-Jerman Perkuat Kerjasama Pelatihan Vokasi
• Pemerintah Indonesia Gandeng Jerman Perkuat Pelatihan Vokasi
• Menaker Hanif: Asalkan Kualitasnya Baik Pendidikan Vokasi Bisa Jadi Pilihan Utama
• Perkuat Pelatihan Vokasi, Pemerintah Sinergi dengan Lembaga Pelatihan Swasta
• Menperin: Peningkatan Kompetensi SDM Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Partisipasi sebagaimana dimaksud adalah female workshop yang direncanakan akan diadakan dalam rangkain APEC 2017. Selain itu, juga dibahas mengenai Labour inspector . Kerja Sama ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan oleh kedua negara. Khususnya dalam hal pekerja migran. Pengawasan pekerja migran ini akan diwujudkan melalui Labour market information and exchange. 

"Makanya tadi kita sepakat bahwa untuk meningkatkan migran worker protection itu kita tingkatkan pada kerja sama Labour market informatika dan exchange," lanjut Roostiawati. 

Menurutnya, Labour market information and exchange sangatlah penting untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran. Dalam hal ini, keberadaan informasi ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan akan tenaga kerja akan sangat inten. Selain itu, konsep ini juga akan menekan tindak human traficking. 

Oleh karenanya, harus ada arah yang jelas dalam hal upaya peningkatan skill dan pertukaran informasi pasar kerja. Hal ini lah yang akan diperkuat oleh pemerintah melalui kerja sama dengan Pemerintah Australia. 

"Kita menyadari dua hal bahwa persoalan Labour inspector dan skill recognition Australia lebih unggul dari kita. Makanya kita ingin kita bisa mendalami itu," ujarnya. (p/ab)